post

Ina Rachman – APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) memiliki peran yang besar dalam memberantas money game. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tetapi, kenyataannya, money game masih tumbuh subur di Indonesia. Korban yang berjatuhan pun tidak hanya satu dua saja.

ina herawati rachman

Hal ini dikarenakan ada banyak hambatan dalam upaya APLI untuk memberangus money game di Indonesia. Beberapa diantaranya keterbatasan pengetahuan dari penyidik serta sikap masyarakat yang mudah tergiur dengan iming-iming bonus besar dalam waktu yang singkat. Terlebih, bonus yang ditawarkan sangat menjanjikan tanpa harus melakukan berbagai promosi produk.

ina herawati rachman

Ancaman untuk Pelaku Money Game

Ina Rachman, selaku lawyer APLI mengatakan bahwa ancaman yang akan diberikan pada pelaku money game sangat luar biasa. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 dalam pasal 105 disebutkan bahwa ancaman pidana maksimal 10 tahun dengan denda 10 milyar akan diterima oleh pelaku money game.

ina herawati rachman

Selian itu, dalam pasal 106 juga disebutkan bahwa ada ancaman 4 tahun penjara serta denda 10 milyar bagi perusahaan yang tidak mempunyai SIUPL. Ada banyak pasal yang menjerat money gam. Hanya saja, undang-undang tersebut bukan delik aduan melainkan delik publik.

Keterbatasan pengetahuan dari penyidik membuat proses pengadilan menjadi lamban. Padahal, sebagai delik publik, maka proses penyidikan sudah dapat dilakukan saat perusahaan diduga sebagai money game.

Namun, penyidik justru masih mempertanyakan bukti. Sehingga, saat ada perusahaan yang payout-nya telah membuat bangkrut dan korban pun berjatuhan, penyidik masih mempertanyakan barang bukti kepada APLI. Sehingga, pengurus APLI harus join terlebih dahulu untuk mendapatkan bukti, baru kemudian ditindak lanjuti. Hal ini membuat proses menjadi bertele-tele.

ina herawati rachman

Meskipun marketing plan sudah bisa dijadikan sebagai barang bukti, tetapi pada hukum pidana, setidaknya harus ada dua barang bukti. Dengan satu barang bukti saja pihak perusahaan akan membantah. Selain marketing plan, APLI juga membutuhkan bukti join serta kemana uang ditransfer. Serta harus ada bukti starter kit.

APLI Satu-Satunya Organisasi yang Dapat Menentukan Perusahaan Money Game

Ina Rachman menambahkan dalam upayanya dan APLI untuk menggempur money game, mereka harus bekerja secara ekstra. Pasalnya, jarang ada member yang mengadu. Sehingga, APLI berperan membantu pemerintah serta satgas untuk mendapatkan barang bukti.

Hal ini dikarenakan hanya APLI saja organisasi yang dapat menentukan marketing plan tersebut apakah money game atau tidak. Dalam hal ini, APLI adalah satu-satunya instansi yang mengetahui alasan suatu perusahaan merupakan money game. Beberapa diantaranya pay out lebih dari 40 persen, transfer yang tidak jelas bukan kepada perusahaan melainkan pada personal, serta tidak terdapat produk.

Harus Ada Penanganan Khusus (Lexs Specialis) untuk Money Game

Hingga saat ini, masalah money game seakan masih menjadi bola api. Pasalnya, belum ada aturan khusus mengenai bisnis tersebut. Bahkan, peraturan pelaksanaan (PP) UU nomor 7 tahun 2014 hingga saat ini belum ketok palu.

Pada PP tersebut, ada ciri money game serta perubahan marketing plan dalam jangka waktu 2 tahun sekali. Semua tentang network marketing telah diatur dalam PP tersebut. Namun, sampai saat ini belum juga disahkan.

Pada Peraturan Pelaksanaan tersebut, kiprah APLI cukup besar. Pun, dengan Ina sendiri yang membaca kondisi masyarakat yang tertarik pada network marketing. Dengan diangkatnya Ina sebagai direktur perusahaan MLM, maka minta belajar Ina menjadi semakin tinggi. Ia melahap berbagai buku mengenai network marketing terbitan lokal dan asing serta bertanya pada pakar dan praktisi bisnis ini.

Proses belajar Ina mengenai MLM cukup mendalam sekitar 3 tahun. Sehingga, Ina cukup mengetahui seluk beluk bisnis money game dan network marketing murni.

Hingga saat ini, Ina dikenal menjadi pengacara spesialis network marketing karena ketertarikannya pada bidang ini. Meski begitu, Ina juga memiliki berbagai keahlian hukum yang meliputi hukum pidana, perdata, perlindungan konsumen, keluarga, perbankan, pasar bebas, kriminal, dan masih banyak lagi.

Keinginan pemerintah dibantu dengan Ina Rachman beserta APLI sangat kuat untuk menghancurkan money game. Terlebih saat APLI disahkan menjadi mitra satgas waspada investasi melalui SKB bersama dengan OJK. belum lagi dengan peraturan pelaksanaan nomor 7 tahun 2014, dengan kontribusi APLI yang besar. Pengacara kelahiran 21 Januari 1976 ini berharap supaya APLI dan pemerintah bisa bersinergi memberantas bisnis haram tersebut.

Share Button