post

Dalam kegiatan usaha, pemasaran menempati proses yang paling penting untuk meningkatkan penjualan. Pasalnya, pemasaran dipandang sebagai proses memperkenalkan serta menyerahkan produk pada konsumen. MLM adalah salah satu pemasaran yang paling populer belakangan ini. Namun, karena masih sedikitnya lawyer yang expert terhadap MLM dan network marketing, maka Anda merasa kesulitan mencari legal consulting service tersebut.

ina rachman qnet

MLM sendiri merupakan pemasaran berjenjang yang merupakan metode yang dirancang perusahaan dalam menawarkan produk dan menciptakan hubungan saling menguntungkan. Caranya dengan melakukan penjualan langsung pada konsumen melalui jaringan yang dikembangkan para distributor.

Untuk membangun perusahaan, maka harus terlebih dahulu mendaftarkan pada instansi yang berwenang. Sehingga, perusahaan tersebut menjadi legal dan diakui oleh hukum di Indonesia.

ina rachman qnet

Salah satu legal consulting service yang melayani pendaftaran legalitas perusahaan MLM adalah Ina Rachman-Mulyaharja & Associates dan Maestro Patent International. Owner dari firma hukum tersebut adalah Ina Herawati Rachman, SH, MH yang juga merangkap jabatan sebagai lawyer untuk APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia).

Firma hukum tersebut menawarkan legal consulting service dan membantu proses legalitas perusahaan MLM dalam bidang hukum. Dengan menggunakan jasa konsultan hukum, maka bisnis akan menjadi semakin lancar dan tidak bermasalah di bidang hukum. Entah itu masalah SIUP, SIUPL, IMB, atau BPOM sekalipun.

ina rachman tersangka qnet

Ina Rachman dan APLI

Seperti yang Anda tahu, perusahaan MLM harus mendapatkan izin SIUPL untuk bisa beroperasi dan menjalankan bisnisnya. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan MLM yang belum memiliki SIUPL. Untuk itu, Anda harus waspada terhadap perusahaan tersebut karena mengindikasikan money game, skema piramida, atau penipuan.

ina rachman tersangka qnet

Lantas, bagaimana cara mengecek suatu perusahaan yang murni dan jujur? Caranya sangat mudah yakni dengan mencari tahu apakah perusahaan tersebut tergabung dalam APLI atau tidak? Jika iya, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki legalitas yang sempurna.

Jika tidak, maka cek ulang status legalitasnya melalui nomor SIUP dan SIUPL. Serta cari tahu apakah produk yang ditawarkan sudah terdaftar pada BPOM RI dan sertifikat halal MUI.

Ina Rachman sebagai owner dari Maestro Patent International akan memberikan layanan pendaftaran SIUP dan SIUPL untuk perusahaan MLM. Selain itu, Ina juga akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah untuk bisa mendapatkan status legal pada perusahaan MLM tersebut.

Termasuk juga dalam pendaftaran member APLI. Sebab, Ina adalah lawyer APLI yang selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat dan berbagai pihak untuk lebih sadar dan waspada terhadap kemungkinan money game dan penipuan investasi.

Kode Etik APLI

APLI sendiri memberlakukan peraturan yang cukup ketat untuk suatu perusahaan bisa menjadi anggotanya. Sebab, APLI benar-benar mewadahi dan memfasilitasi hanya perusahaan yang jujur dan murni saja.

Melalui kode etik APLI, perusahaan yang bernaung di bawahnya selalu diberi arahan untuk menjalankan bisnis yang jujur dan benar. Apa sajakah kode etiknya?

APLI selalu mengembangkan kode etik asosiasi yang terdiri dari kode etik perusahaan pada anggota, perusahaan dan mitra terhadap konsumen, serta antara perusahaan anggota APLI. Kode etik ini didasarkan dari kode etik WFDSA (World Federation of Direct Selling Association), UU nomor 9 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, serta Surat Keputusan Menperindag nomor 73/MPP/Kep/3/2000 mengenai Izin Usaha Penjualan Berjenjang.

Dalam salah satu kode etik, dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan network marketing atau MLM:

  1. Praktik yang terlarang meliputi penjual langsung dilarang menggunakan praktik berjualan yang sifatnya menipu, menyesatkan, dan tidak jujur.
  2. Sejak awal presentasi penjualan, penjual harus memperkenalkan diri dengan jelas dan jujur, serta perusahaan, produk, dan tujuan pertemuan.
  3. Menjelaskan dan Memperagakan produk secara akurat serta lengkap.
  4. Memberikan formulir pemesanan langsung untuk konsumen ketika dilakukan penjualan.
  5. Literatur promosi tidak boleh memuat keterangan dan foto yang sifatnya mengecoh, menyesatkan, dan menipu. Literatur harus berisi nama dan alamat serta nomor telepon perusahaan.
  6. Tidak boleh menggunakan kesaksian dalam bentuk apapun yang tidak benar.

Kode etik yang termuat hanya sebagian dari seluruh kode etik APLI yang ada. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, Anda bisa menghubungi legal consulting service Ina Rachman atau membaca pada website resmi APLI. Semoga bermanfaat.

Share Button